Dalam rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab social dan lingkungan ini kami sangat setuju bahwa kewajiban perusahaan yang melaksanakan TJSL ini tidak dimasukkan ke dalam APBD.
Untuk pendaya gunaan dan hasil Ranperda ini dapat dilaksanakan terutama terhadap pihak-pihak pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan …
Peraturan Daerah yang merupakan produk perundang-undangan Pemerintah Daerah sejatinya bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan, mensejahterakan masyarakat, sehingga perda merupakan sarana komunikasi timbal …
Fraksi PAN menyambut baik atas diajukannya Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Samudera. Kedua Ranperda ini diharapkan menjadi penentuan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten …
Fraksi Partai GOLKAR memahami bahwa Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan pemukiman kumuh, dilandasari atas pemikiran bahwa, Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang …
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.
1. Kami berharap semua hasil kerja keras dan ikhtiar yang dilakukan ini bisa bermuara pada upaya kita dalam mengatasi berbagai persoalan dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, menuju implementasi Peraturan Daerah …