Senin, 18 Sep 2023, 11:51:38 WIB - 36 | Aulira M Tan, M.I.KomSetelah mencermati dan mendalami Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai GOLKAR berpandangan secara umum sebagai berikut : 1. Berdasarkan Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, terdapat perubahan pendapatan berkurang sebesar Rp. 4.652.863.053 (empat milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah) dan Belanja bertambah sebesar Rp. 56.996.612.827 (lima puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh tujuah rupiah). Fraksi Partai GOLKAR berpendapat bahwa berdasarkan kebijakan Perubahan Belanja APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sangat amat parsial, minim kajian, rendahnya responsibiliti terhadap permasalahan kekinian secara komprehensif dan mengabaikan proyeksi target indikator ekonomi, sosial dan kesejahteraan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada nota pengantar Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang disampaikan oleh Sdr. Bupati, tidak mencantumkan perubahan kebijakan dan program strategis, perubahan asumsi kerangka ekonomi makro, indikator Sosial dan Kesejahteraan serta perkembangan dan proyeksi penyerapan anggaran. 2. Fraksi Partai GOLKAR berprinsip bahwa sejatinya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengefektifkan penggunaan anggaran untuk belanja yang produktif yaitu ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat dan program layanan sosial serta infrastruktur yang mendesak serta menjawab kebutuhan rakyat. Namun berdasarkan Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Perubahan anggaran daerah lebih banyak dihabiskan untuk Belanja Operasional yang tidak memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat. Selanjutnya Fraksi Partai GOLKAR mencermati, bahwa pola siklus perubahan anggaran berputar hanya pada Belanja Operasi, seolah-olah terjadi efisiensi anggaran tapi sesungguhnya penikmat terbesar nilai manfaat tidak dirasakan masyarakat secara luas. Dengan kata lain perubahan anggaran ini hanya sebuah kebijakan yang bersifat administratif belaka. Kondisi dimaksud diketahui dimana terjadi pengurangan pada belanja pegawai sebesar Rp. 50.151.674.233 (lima puluh milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Hal ini menggambarkan terjadinya efisiensi Belanja Pegawai, namun sesungguhnya pemanfaatan nilai efisiensi ini tidak dialokasikan pada belanja yang produktif, tapi tetap berada pada Belanja Operasi dalam bentuk penambahan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 62.640.438.717 (enam puluh dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah). 3. Berdasarkan Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai GOLKAR mencermati bahwa penambahan belanja terbesar pada perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperkirakan sebesar Rp. 30.900.000.000 (tiga puluh milyar sembilan ratus juta rupiah). Sedangkan pengurangan belanja terbesar terjadi pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pengurangan belanja sebesar Rp. 17.691.700.300 (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah). Fraksi Partai GOLKAR berpendapat bahwa Penambahan dan pengurangan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang diaktualisasikan dalam bentuk penghapusan dan penambahan program dan kegiatan, amat sangat sulit dipahami dari sisi pendekatan logika kebijakan. Hal yang sangat memiriskan hati adalah dihapusnya program dan kegiatan yang mendorong lahirnya SDM Unggul, kenyamanan proses belajar mengajar dan kegiatan berdampak luas kepada masyarakat. 4. Fraksi Partai GOLKAR berpendapat bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan sdr. Bupati terkesan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan sejalan dengan perjalanan APBD Tahun 2023, bahwa sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah dikala berhadapan dengan penyelesaian permasalahan masyarakat, selalu berkata “kami tidak punya Anggaran” sebagai kata pamungkas. Sehingga tidak mengherankan banyak pihak menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dihadir ditengah-tengah persoalan rakyat, seperti jeritan petani sawit swadaya yang terus menjerit karena rendahnya harga tandan buah segar (TBS), dan siklus panen yang tidak teratur, bahkan ada hasil panen petani yang membusuk karena pabrik kelapa sawit tidak mau membelinya dengan alasan memprioritaskan panen kebun mereka. Hal ini butuh sentukan kebijakan yang bersifat kongkrit, seperti pembuatan regulasi pola pengembangan kemitraan petani swadaya dan pola distribusi serta penguatan kelembagaan petani. Dan persoalan-persoalan mendasarkan lainnya dengan pendekatan program kolaboratif, seperti prevalensi stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan persoalan ekonomi sosial lainnya. 5. Berdasarkan pemikiran yang disampaikan diatas, maka dengan ini Fraksi Partai GOLKAR membutuhkan informasi dan penjelasan tentang : a) Dalam nota keuangan perubahan APBD Tahun 2023, terdapat penambahan anggaran untuk rehabilitasi jalan sebesar Rp. 21,6 Milyar sehingga berjumlah sebesar Rp. 97,9 Milyar, Bagaimana progres pelaksanaan kegiatan, dimana lokasinya dan bagaimana proyeksi kegiatan dalam 3 bulan kedepan. b) Dalam nota keuangan perubahan APBD Tahun 2023 terdapat penambahan anggaran untuk pembangunan jembatan sebesar Rp. 3,24 Milyar, sehingga berjumlah sebesar Rp. 6,28 Milyar, anggaran awal pada APBD 2023 sebesar Rp. 3,03 Milyar, hanya untuk kontrak setengah jadi. Fraksi Partai GOLKAR mengingatkan Pemerintah Daerah bahwa agar tidak terjadi persoalan hukum dan menjamin kualitas pembangunan maka kegiatan seperti ini harus dipresentasikan secara utuh dalam pembahasan anggaran dan ditentukan pola dan sistem penyelenggaran pekerjaaan konstruksi. Saat ini bagaimana pola dan sistem penyelenggaraan pekerjaaan konstruksi jembatan dimaksud dan bagaimana progres pelaksanaan kegiatan. c) Fraksi Partai GOLKAR amat sangat mengelisahkan tentang penghapusan Program dan Kegiatan penting pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seperti pengadaan mebel sekolah sebesar 15,67 Milyar, penghapusan anggaran pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, pengurangan anggaran pembangunan labaratorium, penggurangan anggaran pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD, pengurangan anggaran pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidik, terasa berat untuk melajutkan rincian berikutnya. Apakah pemerintah daerah hanya menjadikan pendidikan sebagai tujuan antara, kalau tidak boleh disebut hanya retorika belaka untuk mendapatkan cap keberpihakan kepada pendidikan. Sesungguhnya masyarakat butuh program inovatif menuju pendidikan berkualitasuntuk menciptakan SDM Unggul. d) Dalam nota keuangan perubahan APBD Tahun 2023 terdapat penambahan anggaran untuk Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, anggaran awalnya sebesar Rp 194,6 Juta menjadi Rp. 1,46 Milyar. Selain itu juga terdapat penghapusan anggaran untuk pengelolaan upaya kesehatan khusus sebesar Rp. 2,67 Milyar. Apa sesungguhnya yang terjadi, pelayanan kesehatan yang tidak baik baik saja di Kabupaten Pesisir Selatan.
3 Pengunjung Hari ini | 2 Pengunjung Kemarin | 19,325 Semua Pengunjung | 39,404 Total Kunjungan | 18.222.37.169, IP Address Anda