Selasa, 17 Okt 2023, 11:28:54 WIB - 201 | Aulira M Tan, M.I.KomPembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 telah melalui proses yang panjang. Pembahasan dimulai dengan persetujuan KUPA dan PPAS, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Perubahan APBD oleh KomisiKomisi bersama OPD mitra kerja masing-masing, dan terakhir pembahasan antara Banggar bersama TAPD. Selama pembahasan, telah terjadi dinamika yang konstruktif antara pemerintah dan DPRD, yang terkadang berlangsung alot, dan itu semua adalah, dalam rangka mencapai kesempurnaan dan keefektifan APBD yang disusun dengan anggaran yang sangat terbatas. Pada kesempatan ini, Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini, baik DPRD maupun pemerintah. Sekarang sampai lah kita pada bagian akhir pembahasan Rancangan Perubahan APBD ini, dan sebelum menyampaikan pendapatakhir, Fraksi Partai Amanat Nasional perlu menyampaikan beberapa catatan untuk kesempurnaan Perubahan APBD ini, sebagai berikut: Di akhir Tahun 2023 ini kegiatan Pemeliharaan rutin jalan- jalan kabupaten yang rusak, agar dapat menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah untuk disegerakan realisasinya. Hal ini mengingat jalan tersebut merupakan akses utama bagi Masyarakat sekitar, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kecelakaan dan mempengaruhi transportasi Masyarakat. Untuk tahun anggaran 2024, Fraksi PAN meminta Pemda lebih serius urus ekonomi masyarakat. Pastikan harga TBS kelapa sawit kebun rakyat Pessel sama pula dengan harga TBS daerah lain, pastikan pupuk bersubsidi datang ketika musim tanam dan harganya sesuai HET, dan gulirkan program kredit modal usaha tani dan UMKM tanpa agunan dan berbunga rendah. Fraksi PAN juga meminta Pemda mewujudkan UHC kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang terkendala dalam pembiayaan berobat di rumah sakit. Dan, menjelang UHC terwujud, Pemda diminta menyediakan anggaran untuk pelayanan pasien miskin bermasalah kepesertaan BPJS Kesehatannya dan tidak ada biaya berobat. Pemda harus komit wujudkan visi dan misi berobat gratis di Pesisir Selatan. Fraksi PAN meminta Pemda memperioritaskan perbaikan dan peningkatan jalan menuju sarana pendidikan, kesehatan dan pusat perekononian. Dan, juga memperioritaskan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi. Pemda juga diminta untuk terus berkomunikasi dengan Pemprov Sumbar dan Kementerian PUPR dalam rangka perbaikan, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi kewenangan Provinsi dan Pusat di Pesisir Selatan. Dengan mencermati dinamika dan hasil pembahasan, Fraksi Partai Amanat Nasional MENYETUJUI Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023 ini untuk ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna berikutnya.
3 Pengunjung Hari ini | 2 Pengunjung Kemarin | 19,325 Semua Pengunjung | 39,404 Total Kunjungan | 18.117.91.153, IP Address Anda