Rabu, 20 Sep 2023, 12:40:55 WIB - 32 | Aulira M Tan, M.I.Kom
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada hakikatnya adalah target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah.Di antaranya mencakup proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Semua ini dijadikan sebagai dasar penyusunan struktur APBD maupun prioritasprogram dan plafon anggaran. Fraksi Kebangkitan Karya Bangsa berharap setelah dibahasnya RAPBD perubahan ini bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam kenyataannya sampai saat ini masih belum tercipta struktur APBD seperti apa yang diharapkan. Struktur APBD hanya menyajikan informasi tentang jumlah pendapatan dan penggunaan dana, sedangkan informasi tentang kinerja yang dicapai, keadaan dan kondisi ekonomi serta potensinya belum tergambarkan dengan jelas. Untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif tersebut, maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugastugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. "Dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 kami berharap pemerintah daerah senantiasa berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai, Fraksi Kebangkitan Karya Bangsa mendorong Pemda Kabupaten Pesisir Selatan untuk memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan untuk program – program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat, dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi rakyat, memfasilitasi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan ini Fraksi Kebangkitan Karya Bangsa memberikan beberapa catatan yaitu : 1. Dari Estimasi belanja daerah yang melebihi estimasi pendapatan daerah dan pembiayaan netto pada Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 ini menyebabkan Sisa Kurang Pembiayaan atau secara keseluruhan Ranperda P-APBD ini DEFISIT sebesar Rp28.223.016.975,00 (Dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). 2. Perlu melakukan sinkronisasi dan perhitungan yang mapan, disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah. 3. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan penyesuaian rencana pendapatan agar target pendapatan daerah untuk membiayai program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat terealisasi dengan kondisi yang ada. 4. Adanya perkiraan defisit anggaran Tahun 2023 yang menyebabkan diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA). 5. Perihal belum terprediksinya pembiayaan netto untuk menutup defisit antara rencana pendapatan daerah dengan rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2023. 6. Permasalahan yang sering terjadi selama ini di berbagai daerah adalah tidak banyak daerah yang mampu memprediksi dengan tepat asumsi-asumsi makro dan mikro pada perencanaan pendapatan dan anggaran belanja serta tidak akurat dalam mengidentifikasi masalah masalah mendasar dan aktual dalam masyarakat. 7. Akibatnya berbagai rumusan asumsi tersebut tidak dapat diukur implikasinya terhadap peningkatan atau penurunan pendapatan daerah pada tahun yang akan datang. Kiranya Fraksi Kebangkitan Karya Bangsa meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kajian akademis yang melibatkan para ahli dan praktisi berkualitas untuk dapat memberikan prediksi yang cukup presisi terhadap pembiayaan netto untuk menutup defisit antara rencana pendapatan daerah dengan rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2023. 8. Membangkitkan sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini tidak berjalan dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Mengambil langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang matang, serta bersama-sama melakukan pengawasan terhadap objek pendapatan. 9. Dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah terutama sumber pendapatan yang berdampak terhadap penerimaan PAD baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, diupayakan untuk lebih mengintensifkan pemungutan sesuai potensi riilnya dengan tetap mempertimbangkan dampak-dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi daerah. 10.Mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah/UMKM. Pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (startup) dilaksanakan pemerintah daerah pada peningkatan iklim investasi yang kondusif, difokuskan pada sasaran untuk peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah dengan indikator sasaran berupa ketersediaan data potensi peluang investasi, dan perbaikan berkelanjutan kualitas pelayanan perizinan.
3 Pengunjung Hari ini | 2 Pengunjung Kemarin | 19,325 Semua Pengunjung | 39,404 Total Kunjungan | 18.221.222.47, IP Address Anda