Sekretariat DPRD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan Beanja Daerah (APBD) juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh kabupaten Pesisir Selatan, yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Yang lebih penting lagi bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhankebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mandiri, dengan komponen utama pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rangka kebijakan yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Ini tercermin dalam alokasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah mempelajari Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan Perjuangan menyarankan : 1. Di sektor pendidikan, Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan menilai bahwa kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan sekadar angka statistik. Oleh karena itu, Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan mendorong agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan lebih fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi yang menjadi ujung tombak Pendidikan namun tidak ada kejelasan status, pendistribusian sarana pendidikan yang merata, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.2. Di sektor kesehatan, Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan menginginkan peningkatan alokasi anggaran terhadap akses, terhadap layanan Kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama, Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan Meminta Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Fokus kepada : A. masyarakat di wilayah pinggiran yang sering kali tidak mendapatkan layanan yang setara dengan yang ada di pusat kota, salah satu contoh di puskesmas Inderapura yang sering tidak ada dokter yang bertugas di puskesmas maupun di rumah dinas puskesmas, termasuk Bidan Desa yang bertugas di Puskesmas Pembantu. B. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, baik di rumah sakit maupun di Puskesmas, Beberapa catatan, harapan dan saran di antaranya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan bagi masyarakat, C. perlu di buat anggaran cadangan untuk warga miskin yang belum memiliki kartu Indonesia sehat ( KIS ), BPJS ataupun BPJS yang bermasalah/di blokir, dan menunggak karena kita harus bisa memberikan perlindungan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. 3. Sektor infrastruktur harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam hal penanganan banjir dan bencana alam lainnya . Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung transportasi publik, sekaligus memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan secara berkelanjutan, Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan mendorong Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk segera membangun : A. Irigasi di Kecamatan Lengayang, Sutera, Air Pura, Pancung Soal dan Bayang yang rusak akibat banjir, B. Mengganti jembatan gantung Tanjung Medan muara sakai Kec.Pancung Soal dengan jembatan rangka, karena merupakan akses sentral antar kecamaatan Pancung Soal dengan Air Pura yang tidak layak lagi untuk di lewati dan sudah banyak memakan korban karena jembatan sudah keropos dan surat pembebasan tanah Masyarakat sudah ada di dinas PUPR Kabupaten Pesisir selatan. C. Membangun Kembali pagar yang roboh di Tugu simpang Tiga Inderapura Kecamatan Pancung Soal. D. Normalisasi/Membuat Penahan tebing di Sungai Batang Inderapura Kecamatan Pancung Soal yang setiap curah hujan tinggi banyak tebing pinggir Sungai yang roboh sehingga mengancam pemukiman warga, Situs Cagar Budaya atau Makam Raja-raja Kesultanan Inderapura, Perkebunan Masyarakat di Tanjung Jaya Nagari Simpang Lama Inderapura, Kampung Hulu Inderapura Tengah, Tanjung Batang kapas nagari Inderapura Barat, tanjung Medan Nagari Muara Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal. E. Pengaspalan jalan Kampung Air Terjun Nagari Tluk Amplu Inderapura dekat ponton yang kondisinya cukup memprihatinkan. F. Pengaspalan jalan Tpat geti Nagari Tigo Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal. G. Merehab Kembali jembatan gantung di kampung Tengah Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang yang rusak akibat banjir kemaren. H. Merehab Kembali jembatan gantung di tanah keras Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang. 4. Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan juga ingin menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM, yang juga menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan berharap anggaran tahun 2025 lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan akses pasar bagi produk-produk lokal.