Sekretariat DPRD

DPRD Kab. Pesisir Selatan menggelar rapat paripurna terkait penyampaian  pandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Ranperda Tentang Pengelolaan barang milik daerah (03/08) di ruang rapat DPRD. Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Wakil Bupati, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda, Sekwan, dan para asisten, staf ahli bupati, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, serta wartawan. Berikut terlampir secara ringkas pandangan umum setiap fraksi:

1. Fraksi PDI Perjuangan

Sri Kumala Dewi S.pd, Ketua Fraksi PDIP menghighlight 3 poin terkait Ranperda Tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

• Fraksi PDI Perjuangan menanyakan Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  mengutamakan penyelesaian persoalan angka  kemiskinan dan pemerataan Infrastruktur Wilayah yang tidak merata
• Fraksi PDI Perjuangan menanyakan langkah-langkah Pemerintahan Daerah kabupaten  Pesisir Selatan dalam menempatkan Sektor Sumber Daya Manusia untuk bisa bersaing di tengah perubahan sosial pada masa Pandemi.
• Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemda untuk mendorong  pemerataan infrastruktur di setiap wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
• Layanan bidang kesehatan untuk saat ini harus benar-benar di perhatikan kenaikan jumlah  pasien Covid-19 yang melonjak cukup signifikan membuat kekhawatiran di tengah-tengah  masyarakat, ketersedian fasilitas kesehatan harus di lengkapi.

Sementara terkait Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Sri Kumala Dewi memaparkan bahwa untuk pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan pemantapan , Menajemen dan ketertiban administrasi pengelolaan sesuai dengan Prinsip-Prinsip  penyelenggaraan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat,

2.  Fraksi PAN

Sesuai dengan visi dan misi yang dipaparkan Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, maka Novermal, SH Ketua Fraksi PAN memaparkan catatan dan penekanannya sebagai berikut:

• Fraksi PAN mendorong terwujudnya pelayanan publik berbasis aplikasi seperti call center dan aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang terhubung langsung dengan kepala OPD terkait, dan tindak lanjutnya termonitor langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati
• Fraksi PAN meminta Pemda mengalokasikan dana untuk membangun satu lagi rumah sakit di Ranah Pesisir Fraksi PAN
• Pemda harus  mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat seperti bantuan social untuk masyarakat miskin dan harus dipastikan benar-benar tepat sasaran.
• Fraksi PAN meminta Pemda melakukan penguatan kelembagaan kelompok tani dan terus mengembangkan usaha agribisnis di nagari-nagari.
• Pemda juga diminta memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan dengan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, dan memastikan bantuan modal usaha dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di nagari-nagari terlaksana dengan baik, dan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap, Gapoktan penerima bantuan modal usaha, supaya tidak ada penyalahgunaannya oknum pengurus dan anggota Gapoktan bersangkutan.
• Fraksi PAN juga meminta Pemda lebih serius dan fokus meningkatkan daerah irigasi, karena 50% rusak berat seperti di Lakitan kecamatan Lengayang kewenangan provinsi tidak ada bendung dan jaringan irigasi, dan di Air Haji, kecamatan Linggo Sari Baganti.
• Fraksi PAN meminta Pemda terus meningkatkan kerja sama dengan DKP Provinsi Sumbar, Lantamal II Padang, dan Satpolair Polres Pessel dan Polda Sumbar dalam penanggulangan illegal fishing di laut Pesisir Selatan.
• Fraksi PAN meminta Pemda terus diminta memfasilitasi pelaku usaha pariwisata dalam mengurus izin usaha dengan memberi kemudahan-kemudahan, terutama untuk pembangunan resort-resort di pinggir pantai.
•  Fraksi PAN juga mendorong Pemda memfasilitasi biaya kebersihan masjid-masjid yang ada di sepanjang jalan utama dan kawasan wisat
• Fraksi PAN meminta Pemda terus memfasilitasi Pendidikan anak-anak keluarga tidak mampu dengan memfasilitasi mereka mendapatkan beasiswa sampai ke perguruan tinggi.
• Fraksi PAN meminta Pemda terus meningkatkan kerja sama yang baik dengan Polres Pesisir Selatan, Kejari Painan, dan Kodim 0311 Pesisir Selatan, termasuk dukungan bantuan hibah untuk peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh tiga institusi tersebut.
• Tentang Ranperda Pengelolaan Barang Daerah, Fraksi PAN memberi catatan dan penekanan pada penyelamatan asset daerah dengan segera menyertifikatkan seluruh tanah milik Pemda, baik di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor pemerintah, serta tanah-tanah milik Pemda lainnya.

3. Fraksi PKS

Fraksi PKS diwakili Wakil Ketua PKS, Drs. Jamalus, MM, mereview penyampaian nota Ranperda terkait RPJMD dan Ranperda pengelolaan barang.

• Pemerintah daerah perlu meningkatkan SDM ASN dan aparatur daerah serta menempatkan sesuai dengan bidang dan kompetensinya
• Perlu percepatan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE.
• Memberikan perhatian khusus terhadap kelengkapan sarana dan prasarana pukesmas dan postu
• Memberdayagunakan tenaga medis untuk turun ketengah[1]tengah masyarakat memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pola hidup bersih dan sehat
• Memperketat pengawasan kosumsi masyarakat seperti depot air minum dan kuliner yang ada di kabupaten pesisir selatan
• Terkait dengan upaya meningkatkan perlindungan Kesehatan masyarakat diminta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan DTKS dengan maksimal sehingga target sesuai  indikator yang ditetapkan untuk hak layanan kesehatan masyarakat miskin bisa 100 %.
•  Memberikan perhatian khusus kepada sektor UMKM dengan  memperkuat fungsi serta permodalan
• Meningkatkan pembangunan irigasi agar sawah tada hujan  dapat dialiri air. Jika irigasi tersebut berada diluar  kewenangan kabupaten agar dilakukan koordinasi yang  intensif dengan pihak yang memiliki kewenangan tersebut agar bisa terkelola dengan baik
• Pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait agar menjadi  perhatian serius terhadap pemberdayaan budidaya ikan darat  karena pesisir selatan kaya dengan sumber air
• Untuk terjaminnya kelestarian lingkungan kami mendorong  agar pemerintah daerah memiliki tempat pembuangan akhir  (TPA) sampah di setiap kecamatan
• Perlu revisi RTRW daerah disesuikan dengan perkembangan zaman
• Pemerintah daerah perlu mendorong pihak ketiga untuk mendirikan fasilitas hotel dan penginapan di lokasi objek wisata
• Untuk berkembangnya ekonomi kreatif maka perlu didorong UMKM memproduksi kekhasan daerah
• Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga mencari inovasi baru dalam pengelolaan pulau setan yang di kelola oleh BUNAG bersama di kecamatan  koto VI Tarusan. Hal ini sangat mendorong pendapatan asli daerah.
• Untuk meningkatkan SDM kreatif yang berdaya saing fraksi PKS  mendorong agar target Pemerintah Derah menciptakan  wirausahawan sebanyak 1.100 orang benar-benar bisa  dilaksanakan.

4. Fraksi Golkar

Berikut merupakan tanggapan dari Fraksi Golkar yang diwakili oleh ketua, Syafril Saputra, SH terkait dengan nota Ranperda terkait RPJMD dan pengelolaan barang.

Syafril Saputra menjelaskan agar rancangan RPJMD menjawab permasalahan:

• Kemiskinan, pengganguran, sempitnya  lapangan kerja, rendahnya mutu pendidikan,
• Rendahnya akses masyarakat  terhadap pendidikan tinggi, kurang optimalnya layanan pendidikan inklusif,  
• Belum optimal akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat, masih  rendahnya akses dan kualitas lingkungan sehat, belum optimalnya kualitas dan  daya saing sektor UMKM,
• Belum intensifnya pemasaran pariwasata berbasis IT,  kurangnya pertumbuhan usaha baru yang berkualitas, Belum terbangunnya  optimalisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat di Nagari,
• Belum optimalnya  koordinasi lintas sektoral aparatur, belum optimalnya penyelenggaraan  pelayanan publik berbasis teknologi informasi, kerusakan hutan dan illegal  logging, kerusakan habitat laut dan Illegal Fishing,

Fraksi PKS menekankan, ada beberapa kebijakan dan program pembangunan yang  perlu menjadi perhatian serius karena memiliki multiplier effect dalam  pembahasan RPJMD Tahun 2021 - 2026, yaitu :

1. Tindaklanjut Relokasi Pembangunan RSUD M. Zen Painan
2. Tindaklanjut Pembangunan Pelabuhan Penasahan Painan
3. Tindaklajut Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Silaut
4. Tindaklanjut Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan  Pengembangan Kawasan Wisata Mandeh.
5. Tindaklanjut jalan Pasar Baru – Alahan Panjang
6.  Tindaklanjut Akademi Komunitas sebagai cikal bakal kebangkitan perguruan  tinggi negeri di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Tindaklanjut Pembangunan Pasar yang masih terbengkalai
8. Tindaklanjut Pengembangan Kawasan Carocok Painan
9. Tindaklanjut Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai
10. Tindaklanjut Pembangunan Pengaman Tebing Daerah Aliran Sungai
11. Penyederhanaan Birokrasi dengan melakukan reformasi struktural secara komprehensif dan penyederhanaan eselonisasi birokrasi
12. Aktualisasi program Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah