Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Ranperda tentang RAPBD TA 2022
Kamis, 11 Nov 2021, 10:39:21 WIB - 101 | Fitri Handayani
DPRD Pesisir Selatan mengadakan rapat paripurna DPRD Kab. Pesisir Selatan (10/11) dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kab. Pessel terhadap nota keuangan ranperda tentang RAPBD TA 2022. Rapat ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh Anggota DPRD; Bupati ; Unsur Forkopimda; Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta Pejabat Eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Fraksi PKS
Terkait Prioritas pembangunan pertama fraksi PKS meminta 1) agar pemerintah daerah melengkapi sarana dan prasarana ruang rawat inap yang sudah di bangun di Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. 2) mengoptimalkan pelayanan prima (service excellence) kesehatan di semua tingkatan pelayanan 3) mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas generasi muda.
Terkait Prioritas pembangunan ke dua, fraksi PKS memberi masukan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan-pelatihan. 2) Mempermudah perizinan untuk kegiatan usaha
Terkait prioritas pembangunan ke tiga 1) Pemerintah daerah perlu menjelaskan sektor unggulan apa saja yang perlu di optimalkan. 2) juga perlu di jelaskan komoditi apa saja yang perlu di tingkatkan nilai tambah ekonominya 3) terkait dengan perluasan kesempatan kerja ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dimasa pandemi covid 19 angka pengangguran di pesisir selatan meningkat.
Terkait prioritas pembangunan ke empat 1) sering terjadinya banjir di sekitar kota Painan ketika hujan maka perlunya pembenahan drainase yang baik, 2) sesuai dengan tema perlu pembangunan irigasi dalam rangka ketahanan dan kemandirian pangan di Pesisir Selatan, 3) perlu penempatan alat berat, sarana dan prasarana lainnya di daerah rawan bencana
Terhadap RAPBD Tahun 2022 sisi pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.645.922.113.293,- Dengan rincian RAPBD tahun 2022 dimana PAD hanya sebesar Rp158.523.499.750,-. Fraksi PKS menyarankan agar hal ini menjadi catatan tersendiri bagi kita Pemerintahan Daerah (DPRD dan Bupati). Sebagai daerah terpanjang di Sumatera Barat dan beririsan dengan potensi laut Kabupaten Pesisir Selatan hanya mampu menghasilkan PAD 158 Milyar lebih. Kabupaten Pesisir Selatan seharusnya mampu menghasilkan PAD lebih besar dengan potensi daerah yang begitu besar, apalagi dengan tumbuh kembangnya tempat Parawisata. Untuk itu perlu menjadi perhatian kita Bersama untuk meningkatkan PAD dimasa yang akan datang.
2. Fraksi Demokrat
Beberapa Usulan Fraksi:
1. Dinas PU PR
Nagari Siguntur mudo :
• Jembatan penghubung pemukiman rakyat di Kampung Koto.
• Pengaspalan Jalan Kurao Indah.
• Irigasi untuk saluran minta direnovasi di Kamp. Koto dan Kamp. Jirek.
Nagari Siguntur Tuo :
• Irigasi Kampung Tarandam perlu direnovasi.
• Cor beton melanjutkan Jalan Wisata Air Terjun sarasah.
Negeri Pasar Tapan :
• Pengaspalan Hotmix Jalan Negari Pasar Tapan ke Negeri Batang Arah dan Negeri Tanjung Pondok.
Negeri Lunang :
• Pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan sentra ekonomi rakyat 3500 Ha, terdiri dari sawah, jagung dan sawit di Nageri kumbung.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) :
Mohon ditinjau tentang seleksi rekrutmen dirut PDAM yang kurang transparan, perlu dilihat mekanisme pencalonan nya kembali dan peserta yang dinyatakan lulus menurut informasi sudah pernah menjabat sebelumnya serta menerima hak pensiun di PDAM sampai sekarang.
3. Fraksi PDI Perjuangan
- Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan penyesuaian rencana pendapatan agar target pendapatan daerah untuk membiayai program dan kegiatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat terealisasi dengan kondisi yang ada, Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan sinkronisasi dan perhitungan yang mapan, di sesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah.
- Fraksi PDI Perjuangan sangat mengharapkan kualitas Anggaran Pendapatan mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, efisien dan efektif terhadap sasaran target khususnya pemulihan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi serta dampak terhadap perubahan sosial yang lebih sejahtera.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta dalam pelayanan bidang kesehatan untuk saat ini harus benar-benar di perhatikan, ketersedian obat-obatan dirumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di masing-masing Kecamatan, tenaga kesehatan beserta fasilitas kesehatan yang harus di lengkapi. Persoalan yang banyak muncul adalah Jaminan Kesehatan dan Layanan Kesehatan pengguna BPJS, yang paling banyak bermasalah ada di Kartu Indonesia Sehat ( KIS ) oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu mengalokasikan dana untuk pasien bermasalah karena program tersebut sangat membantu masyarakat miskin di Kabupaten Pesisir Selatan, membuat terobosan dan inovasi Program tersebut bisa di gunakan di Rumah Sakit Umum daerah selain Rumah Sakit M.Zein Painan, membuat layanan Kesehatan yang memberikan aksebilitas pada semua pengguna layanan kesehatan sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuat suatu Kebijakan tentang kewajiban Vaksin ,karena tidak seluruh masyarakat kita bisa untuk di vaksin karena adanya penyakit bawaan baik usia dini maupun usia lanjut hal ini harus di perhatikan Pemerintah Daerah dengan membuat suatu kebijakan atau peraturan Daerah sehingga siswa bisa belajar tatap muka dan masyarakat bisa menerima Program Pemerintah ( PKH,Bansos,BLT dll )
- Fraksi PDI Perjuangan memandang Persoalan Utama dalam pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah angka kemiskinan, pemerataan Infrastruktur Wilayah yang tidak merata, hal ini tentu menjadi konsentrasi penting dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2022 sesuai dengan Visi dan Misi Saudara Bupati, Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemerintah Kabupaten Pesisisr Selatan dalam menyusun Ranperda APBD Tahun 2022 memprioritaskan dan mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut.
- Terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Fraksi PDI Perjuangan memandang sangat perlunya mengoptimalkan Potensi Daerah yang dapat menyumbangkan angka dalam PAD dari sektor Pertanian, Perdagangan dan Pariwisata serta sektor-sektor unggulan lainnya yang merupakan inovasi dari sumber – sumber pendapatan sebelumnya, dan Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat serius dalam mengelola dan mengembangkan asset Daerah, dengan memakai system yang berbasis aplikasi sehingga ada transparansi antara Pemerintah dan Masyarakat. Untuk Pertanian agar dapat memekarkan kelompok-kelompok tani, pemeliharaan irigasi yang rusak, pengadaan benih padi dan pupuk serta memprioritaskan kelompok holtikultura seperti petani bawang, cabe, yang ada di daerah selatan sehingga seluruh program-program Pemerintah dapat membantu pemulihan perekonomian masyarakat, dan untuk Pariwisata,Hotel, Restoran dan parkir harus memakai sisitem berbasis elektronik. Fraksi PDI Perjuangan meminta pada Pemerintah Kabupten Pesisir Selatan untuk dapat menyiapkan seluruh fasilitas dan mengaktifkan kantor Perwakilan Satu Atap di Tapan mengingat tingkat kesulitan Masyarakat di Daerah Selatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk berurusan langsung ke Painan.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya konkret peningkatan pendapatan asli daerah dan retribusi dari semua potensi yang ada, serta membangkitkan sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini tidak berjalan dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran dan mengambil langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang matang serta bersamasama melakukan pengawasan terhadap objek pendapatan.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan : 1)perbaikan jalan kampung tengah Nagari Gurun Panjang Utara kelereng bukit, 2) perbaikan jalan air mati ke Koto Berapak, 3) meminta perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap rumahrumah yang tinggal di tepi sungai yang sewaktu-waktu bisa ambruk karena pengikisan arus sungai seperti di gurun Panjang, teluk Bakung dan Lubuk Kumpai di Kecamatan Bayang. 4) perbaikan jalan di rumah gadang muara sakai Inderapura keTluk Amplu Inderapura, 5) pengaspalan jalan pendidikan Koto Baru ke Simpang Berok Kecamatan Pancung Soal karena sering terjadinya kecelakaan karena kondisi jalan yang rusak parah, 6) pengaspalan jalan evakuasi Tsunami Pasir Ganting Muara Sakai Inderapura. 7) pembuatan jembatan rangka besi lintas kecamatan Air Pura dan Pancung Soal ( Pasir Ganting Muaro Sakai ) 8) pembuatan jembatan rangka besi lintas kecamatan Air Pura dan Pancung Soal ( Tluk Kualo Inderapura-Tanjung medan Muara Sakai ). 9) Membuka kembali pelabuhan Bandar Indrapura sebagai Tol laut yang bisa di manfaatkan oleh tiga Propinsi ( Sumbar-Bengkulu-Jambi ) sehingga dapat mengurangi beban Negara tentang pemeliharaan jalan Nasional di Kabupaten Pesisir Selatan dan mengurangi resiko kecelakaan yang setiap hari memakan korban. 10) Sesuai Visi Misi Bupati yang tertuang di RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Daerah memugar kembali situs Cagar Budaya Kesultanan Indrapura supaya kearifan lokal warisan leluhur Kabupaten Pesisir Selatan tetap terjaga.
4. Fraksi Bintang Karya Bangsa
Fraksi Bintang Karya Bangsa memberikan pandangan umumnya terkait beberapa hal sebagai berikut:
- Mengapresiasi langka strategis Pemda dalam melakukan perencanaan belanja daerah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sehingga dalam orientasinya berpijak pada Tema pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: ”Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan yang Lebih Bermartabat” dan mengusung 4 (empat) Prioritas Pembangunan. Melihat tema tersebut, Fraksi Bintang Karya Bangsa memandang bahwa baik secara perencanaan maupun kebijakan belanja R-APBD tahun 2022 betul-betul diarahkan untuk memperkuat ketahanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Terhadap R-APBD Tahun 2022 yang sebesar Rp1.645.922.113.293,- . meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah terkait anggaran apa saja yang harus terdapat dalam R-APBD tahun 2022 itu sehingga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus Defisit yaitu Rp14.759.784.991,-,
- Dalam performance anggaran 2022 terjadi defisit anggaran. Tentu saja hal ini berkaitan dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan. Di sisi lain, Fraksi Bintang Karya Bangsa berpendapat ada beberapa alokasi anggaran yang harus dikoreksi kembali, Bagaimana strategi pemerintah daerah mengatasi deficit anggaran dengan mengutamakan kebijakan pembangunan yang strategis untuk mencapai target pembangunan yang dicanangkan.
- Dalam pembahasan R-APBD 2022 nanti rasionalisasi anggaran yang dilakukan dalam menutupi defisit harus mendalhulukan urusan wajib yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mendorong agar APBD 2022 dapat fokus diarahkan untuk merealisasikan RPJMD dan Janji Kampanye Kepala Daerah terpilih. Perencanaan kegiatan hendaknya disusun secara cermat dan terukur, mengacu pada program- program prioritas. Seperti “ Program Pendidikan Gratis SD, SMP dan SMA dan Kesehatan Gratis “ sebagai mana yang telah di janjikan saudara Bupati saat kampanye.
- Penguatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan ekonomi kreatif , Pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga memberi dampak ekonomi dan peningkatan PAD, diantaranya pengembangan seni budaya, pengembangan tempat wisata dan pemberdayaan budaya lokal, sektor ini yang harus dimaksimalkan.
- Dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah terutama sumber pendapatan yang berdampak terhadap penerimaan PAD baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, diupayakan untuk lebih mengintensifkan pemungutan sesuai potensi riilnya dengan tetap mempertimbangkan dampak-dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi daerah.
- Kami mengharapkan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil kegiatan Reses DPRD untuk dapatnya direalisasikan pada perangkat daerah yang sudah ditunjuk.
5. Fraksi Nasdem
- Dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip- prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran efisiensi dan efektifitas anggaran
- Tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan focus pada layanan kesehatan, layanan pendidikan dan daya saing generasi muda harus disertai dengan fasilitas- fasilitas yang memadai untuk menunjang pelayanan- pelayanan tersebut, serta pemerataan sampai kedaerah- daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten, agar semua masyarakat dapat menikmati pelayanan – pelayanan tersebut secara merata
- Tentang peningkatan pelayanan public melalui focus reformasi, birokrasi, e- government dan kemudahan investasi, Pemerintah daerah harus bisa mengatur strategi dan jeli dalam menarik minat investor dalam pengembangan daerah dengan memberikan kemudahan- kemudahan dalam berinvestasi
- Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sector unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja, pemerintah daerah harus mencari peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan harus jeli dalam membuat produk- produk baru untuk sector unggulan. Pemerintah Daerah harus mengkaji potensi- potensi daerah yang belum menjadi penerimaan yang implementasikan dalam program prioritas daerah yang pada akhirnya dapat dijadikan retribusi daerah. Hal ini mengingat cukup besarnya sumber potensial penerimaan pendapatan asli daerah yang belum terakomodir dan terkelola dengan baik.
- Tentang dukungan infrastruktur dan ketahanan terhadap bencana, pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi bencana, sehubungan dengan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan daerah rawan bencana
- Secara umum struktur RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah Rp. 1.645.922.113.293,-
- Belanja Daerah Rp. 1.660.681.898.284,-
- Pembiayaan Rp. 14.759.784.991,-