Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kab. Pesisir Selatan Tentang Perubahan APBD TA 2021
Senin, 27 Sep 2021, 14:35:42 WIB - 90 | Fitri Handayani
DPRD Kab. Pesisir Selatan mengadakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kab. Pesisir Selatan Tentang Perubahan APBD TA 2021 di ruang rapat paripurna DPRD pada Kamis, (23/9/21). Rapat ini di hadiri oleh Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh Anggota DPRD; Wakil Bupati; Unsur Forkopimda; Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta Pejabat Eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Fraksi PDI Perjuangan
Fetmadarni S.AP dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan pendapat akhir terkait Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
- Fraksi PDI Perjuangan memandang sangat perlunya pengoptimalisasian potensi daerah yang dapat menaikkan PAD dan meminta supaya pemerintah daerah dapat mengelola dan mengembangkan aset daerah dengan berbasis aplikasi sehingga terdapat transparansi antara pemerintah dan masyarakat.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta supaya orientasi belanja di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus menjadi prioritas utama.
- Fraksi PDI Perjuangan menegaskan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan infrastruktur karena diperlukan untuk menunjang berbagai produktivitas di nagari
- Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menganggarkan dana untuk pasien miskin bermasalah dan meminta supaya terdapat terobosan yang membuat rujukan ke Rumah Sakit M. Djamil Padang.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta supaya pemerintah daerah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Peraturan Daerah agar terhindar dari tumpang tindih kegiatan.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta pengadaan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Fraksi PDI Perjuangan menyarankan pengawasan terhadap bagi hasil retribusi.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah agar menuntaskan persoalan illegal fishing di Pasir Ganting dan Ujung Tanjung Kecamatan Air Pura dan Pancung Soal
- Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan seluruh fasilitas dan mengaktifkan kantor Perwakilan Satu Atap di Tapan.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah untuk merevisi penerima program PHK dan keluarga miskin.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah untuk menaruh perhatian khusus kepada penanganan dan ketersediaan vaksin rabies dan vaksin jembrana.
- Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah untuk mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah.
2. Fraksi PKS
Feby Rifli, SH. Dt. Tan Batua memberikan pendapat akhir dari Fraksi PKS atas Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
- Fraksi PKS menyarankan kepada setiap OPD untuk meningkatkan koordinasi, sehingga setiap program dapat dijalankan dengan lebih baik dan mendapatkan hasil maksimal
- Semua program dan kegiatan yang menjadi rekomendasi setelah dilaksanakan hearing bersama OPD terkait, serta semua program dan kegiatan yang telah direncanakan sejak APBD murni, termasuk pokok pikiran dewan, hendaklah dijalankan dengan konsisten.
- Fraksi PKS mengharapkan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana Covid dengan optimal sehingga virus Covid di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikendalikan.
- Fraksi PKS meminta agar program dan kegiatan yang bersifat prioritas dan mendesak segera dilaksanakan. Seperti, perbaikan saluran irigasi banda tangah di Taratak Teleng Kabupaten Bayang Utara, perbaikan bendungan di kapalo banda Jalamu Batang Kapas, dan penunjang sarana dan prasarana untuk Puskesmas Kayu Gadang di Kecamatan Sutera.
- Fraksi PKS meminta supaya tidak ada lagi penolakan dari pihak rumah sakit atau puskesmas kepada masyarakat miskin bermasalah yang tidak memiliki kartu KIS atau BPJS dikarenakan dana untuk hal ini telah disepakati untuk dianggarkan.
- Mengenai dana untuk pendidikan gratis, Fraksi PKS kembali mengingatkan bahwa program dan kegiatannya harus benar-benar jelas.
- Terkait icon wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan, Masjid Terapung Samudera Ilahi, Fraksi PKS berharap agar pemerintah daerah serius dalam memelihara dan mengurusnya.
- Fraksi PKS mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk serius dan fokus pada peningkatan PAD, pemerintah daerah harus kreatif dan inovatif untuk mencari sumber-sumber PAD.
- Fraksi PKS meminta agar pemerintah daerah harus tegas ke seluruh dinas, badan, dan OPD yang merupakan sumber PAD dan meminta supaya ada target yang terukur, sehingga menghasilkan reward atau punishment bila target tercapai atau tidaknya.
- Pemerintah daerah harus mengevaluasi, merevisi dan menyesuaikan tentang NJOP. Dan juga mengevaluasi tentang IMB di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Fraksi PKS menyarankan agar OPD yang mengelola kawasan Carocok Painan cukup satu agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.
- Semua sumber PAD hendaklah memakai aplikasi agar masyarakat dapat mengaksesnya. Serta pemerintah daerah dan tim TPAD dapat mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan OPD terkait. Tidak lupa juga agar pencapaian target PAD sesuai by name by address.
3. Fraksi Golkar
Fraksi Golkar menyampaikan pendapat akhirnya atas Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
- Fraksi Golkar menginginkan dengan adanya perubahan atas APBD Tahun 2021 ini bisa menjadi momentum awal untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas dengan memenuhi delapan standar nasional pendidikan secara terencana dan sistematis di seluruh sekolah. Dan Fraksi Golkar menyarankan untuk mengevaluasi kebijakan tentang implementasi proses belajar mengajar selama pandemi.
- Fraksi Golkar berpendapat bahwa pemerintah daerah harus berfokus pada kebijakan kebencanaan dengan mengalokasikan anggaran dan merancang kerangka pembiayaan risiko bencana yang inovatif serta perlunya upaya mitigasi bencana agar Pesisir Selatan dapat menanggulangi dan mengurangi risiko bencana.
- Fraksi Golkar menyatakan bahwa perlunya akselerasi inovasi tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
- Fraksi Golkar berpendapat bahwa sektor pariwisata harus dipulihkan secara bertahap yang mempertimbangkan tingkat atau zona perkembangan pandemi dengan mengedepankan adaptasi new normal di destinasi wisata. Selain itu, diperlukan penguatan ekosistem digital dengan melakukan adaptasi teknologi bagi jasa wisata dan UMKM untuk pelayanan dan penjualan produk. Untuk itu, diperlukan pembinaan dan pendampingan bagi seluruh UMKM agar dapat mengembangkan produk unggulan.
- Fraksi Golkar berharap pandemi dapat segera dikendalikan agar pemulihan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilakukan.
- Fraksi Golkar mengharapkan agar seluruh OPD dapat mengatur pengeluarannya atau daya serap anggarannya supaya berjalan lancar.
4. Fraksi PAN
Dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, Fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan agar Perubahan APBD mencapai kesempurnaan, yaitu:
- Pemerintah perlu meningkatkan kinerja Bidang Pendapatan dalam merealisasikan target PAD
- Pemerintah harus memastikan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat waktu, pengawasan ditingkatkan, supaya mutu pekerjaan sesuai dengan yang telah diamanatkan.
- Fraksi PAN meminta kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki kerusakan pada Masjid Terapung Samudera Ilahi di Carocok Painan. Selain itu, Fraksi PAN juga meminta pemerintah daerah supaya lebih serius dan fokus dalam menyelesaikan persoalan ketersediaan obat bagi pasien di RSUD M Zein Painan.
Kemudian, Fraksi PAN meminta pemerintah agar menyiapkan kegiatan yang difokuskan kepada:
- Penanggulangan pandemi dengan mempercepat realisasi vaksin agar masyarakat dapat beraktivitas normal kembali.
- Pemerintah daerah dapat memberikan atau memfasilitasi akses modal kerja dan sarana prasarana penunjang agar ekonomi masyarakat dapat segera pulih.
- Peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan dan daerah irigasi.
- Penanggulangan dan antisipasi dampak bencana dengan memberikan alokasi anggaran operasional dan dukungan sarana prasarana BPBD yang memadai.
- Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, Fraksi PAN juga meminta supaya seluruh pegawai non PNS dan pekerja rentan juga diikutkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Menyediakan insentif bagi garin masjid dan mushola sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga masjid dan mushola tetap bersih bagi jamaah.
- Menyediakan toilet dan mushola yang bersih dan rapi di pusat pelayanan publik sebagai dukungan pembangunan pariwisata.
- Membuat aturan khusus untuk menertibkan pabrik kelapa sawit supaya membeli Tandan Buah Segar Sawit Masyarakat dengan harga yang wajar.
- Mempercepat realisasi pelayanan publik berbasis aplikasi sebagaimana yang telah diamanatkan.
- Melebur pelayanan UKL Dinas Dukcapil ke Kantor Camat, dan mengalihkan 5 orang pegawai honor yang ada menjadi petugas Satpol PP yang ditempatkan di kecamatan guna menegakkan perda yang sudah ada.