Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2022 #2
Selasa, 30 Nov 2021, 10:55:03 WIB - 75 | Fitri Handayani
DPRD Pesisir Selatan mengadakan rapat paripurna DPRD Kab. Pesisir Selatan (25/11) dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai DPRD Kab. Pesisir Selatan Terhadap Ranperda Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2022. Rapat ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh Anggota DPRD; Bupati ; Unsur Forkopimda; Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta Pejabat Eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Fraksi Demokrat
Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya menyetujui APBD, Pada penyampaian Pendapat akhir fraksi Demokrat menyampaikan saran sebagai berikut:
- Menyarankan agar pemerintah daerah fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menyarankan kepada pemerintah daerah agar menggunakan anggaran sesuai manfaat serta kebutuhan daerah untuk kemajuan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.
- Berharap semua kritikan dan saran dari masing-masing DPRD diharapkan menjadi sebuah dukungan referensi pemerintahan daerah dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran.
- Menyarankan kepada pemerintah daerah agar memberikan teguran keras UPTD-UPTD dan pelaku ekonomi lainnya yang tidak bekerja dengan maksimal untuk kemajuan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Fraksi PDI Perjuangan
Ronaldi A.Md juru bicara Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:
- Anggaran Pembelanjaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, termasuk meningkatkan produktifitas dan daya saing Daerah.
- Mengubah gaya budaya kerja dan fokus pada budaya kerja baru diantaranya menggunakan tekhnologi digital di segala aspek terutama yang menyangkut tentang Pendapatan Daerah.
- Penyusunan program kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam APBD tahun 2022 hendaknya di lakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas atau monoton namun tetap antisipatif, responsif serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pendemi dan pertanian.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan penguatan infrastruktur dasar dan infrastruktur klaster pengembangan ekonomi lokal untuk untuk mengurangi ketimpangan di masing-masing wilayah.
- Melakukan pengembangan sentra-sentra komoditi lokal melalui pengelolaan di sektor pertanian, UMKM yang berkelanjutan serta optimalisasi di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- Mengembangkan destinasi wisata Sejarah di Kabupaten Pesisir Selatan dengan memugar kembali situs cagar budaya Indrapura ( pemugaran istana, makam raja/gobah, pelabuhan Bandar indrapura, benda-benda sejarah, naskah/ranji dan kuliner warisan kesultanan indrapura) supaya kearifan lokal serta menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara datang ke Kabupaten Pesisir Selatan.
- Segera membuka kantor perwakilan di Tapan supaya pelayanan publik terakomodir secara merata sehingga seluruh pengaduan masyarakat dapat di tanggapi secepat mungkin.
- Mencari inovasi dan terobosan untuk bisa memberikan pelayanan rujukan pasien bermasalah yang di tanggung oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan ini bisa berlaku di rumah sakit umum dalam wilayah Negara Indonesia dan menambah empat (4) Dokter Spesialis di RSUD Pratama Tapan, Pengadaan Ambulance dan ruang rawat inap di Puskesmas Air Pura dan pengadaan ambulance untuk Pokesri-Poskesri yang jauh dari Puskesmas dalam wilayah Kabupaten pesisir selatan.
- Memberikan perhatian khusus tentang tanggap darurat bencana yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengalokasikan dana untuk pengadaan alat-alat tanggap bencana seperti pengadaan Damkar, mobil rescue, perahu karet, mesin, radio, pelampung, pemeliharaan shelter (gedung evakuasi tsunami), perbaikan jalan evakuasi tsunami, pemeliharaan/pengadaan alat pendeteksi tsunami dan menggalakan penanaman seribu pohon yang bermanfaat di daerah aliran sungai dan bibir pantai.
Fraksi Gerindra
Aprinal Tanjung, S.H, DT. Rajo Moleh juru bicara Fraksi gerindra menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:
- Menggunakan APBD sesuai manfaat serta kebutuhan daerah yang tepat guna dan berdaya guna untuk kemajuan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.
- Semua kritikan dan saran dari masing-masing fraksi diharapkan menjadi sebuah dukungan dan referensi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran Kabupaten Pesisir Selatan Kedepannya.
- Mengawasi dan memberikan teguran keras pada OPD - OPD yang baru dan pelaku ekonomi lainnya yang tidak bekerja dengan maksimal, agar APBD ini dapat menjawab Kebutuhan Masyarakat.
- Merealisasikan janji-janji saat kampanye dan segera laksanakan supaya keyakinan masyarakat kepada pemerintahan daerah yang sekarang semakin meningkat.
- Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar pemerintah daerah Focus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Pasca Covid-19, agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan juga dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PKS
Fraksi PKS pada pendapat akhir memberikan beberapa catatan penting kepada Pemerintah Daerah, yang disampaikan oleh Irjal, SE , sebagai berikut:
- Fraksi PKS meminta agar pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalankan Kesepakatan antara Banggar DPRD dan TAPD untuk mengakomodir permintaan yang disampaikan oleh Banggar DPRD
- Melakukan Rasionalisasi terhadap anggaran Perangkat Daerah yang tidak penting dan bagian dari pemborosan, untuk dialihkan ke program dan kegiatan lain, yang menjadi kebutuhan dan skala prioritas Perangkat daerah.
- Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Daerah menyiapkan dana yang diperlukan salah satunya bisa bersumber dari pemanfaatan dana SILPA yang ada.
Fraksi Bintang Karya Bangsa
Fraksi Bintang Karya bangsa dengan juru bicara Aprilan, SH menyampaikan beberapa saran dalam pendapat akhri sebagai berikut:
- Upaya dalam mengatasi berbagai persoalan dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan fokus pada layanan kesehatan, layanan pendidikan dan daya saing generasi muda.
- Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan.
- Peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19. Penanganan tersebut diantaranya dukungan program pemulihan ekonomi daerah dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik.
- Pemerintah Kabupaten diharapkan bisa meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah, guna untuk peningkatan PAD.
- Mendukung pencapaian target tersebut dengan melakukan langkah strategi pencapaian target PAD dimasa pandemi dan layanan jemput bola untuk seluruh objek pajak dan restribusi.
- Mewujudkan komitmen terhadap usulan-usulan pembangunan yang telah didapatkan langsung dari aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti.