Pendapat Akhir Fraksi Partai DPRD Kab. Pesisir Selatan Terhadap Ranperda Tentang RAPBD TA 2022
Selasa, 30 Nov 2021, 10:13:19 WIB - 87 | Fitri Handayani
DPRD Pesisir Selatan mengadakan rapat paripurna DPRD Kab. Pesisir Selatan (25/11) dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai DPRD Kab. Pesisir Selatan Terhadap Ranperda Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2022. Rapat ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh Anggota DPRD; Bupati ; Unsur Forkopimda; Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah serta Pejabat Eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Fraksi Partai Golkar
Fraksi partai Golkar, dengan juru bicara Mahmud Yosrizal menyampaikan pendapat akhir pada sidang paripuna sebagai berikut:
- Perlu kajian ulang untuk percepatan tindak lanjut dan pendalaman kebijakan pembangunan infrastruktur baik dari aspek skala prioritas, maupun aspek strategis dengan Pertimbangan Urgensi.
- Semua bentuk pengeluaran keuangan daerah harus memenuhi tiga prinsip dasar yaitu keterbukaan, pertanggungjawaban dan implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Resiko ketidakpastianpandemi Covid 19 masih harus diantisipasi pada tahun 2022. sehingga, penanganan Covid 19 harus dioptimalkan.
- Fraksi Partai Golkar mengharapkan Pemerintah Daerah dapat megoptimalkan peluang yang ada untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022.
- Mengajak Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya optimal dalam mengajukan pembiayaan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- Mengharapkan pemerintah Daerah untuk melahirkan kebijakan yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan optimalisasi terhadap produktifitas aset, sehingga memberikan manfaat, nilai tambah secara ekonomi sosial dan bekerja secara optimal.
- Mengharapkan kepada Pemerintah Daerah teruma OPD terkait untuk dapat kiranya secara aktif mendorong dan memfasilitasi UMKM dan koperasi mendapatkan insentif fiskal dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau program lainnya.
- Terkait Video Viral tentang Polemik PDAM Tirta Langkisau Pesisir Selatan, Fraksi Partai GOLKAR mengharapkan Pemerintah Daerah mengambil langkah tegas dan cerdas.
Fraksi NasDem
Aljufri, SH dalam rapat Paripurna selaku juru bicara Partai NasDem menyampaikan Pendapat akhir fraksi sebagai berikut:
- Partai NasDem berharap agar dilaksanakan kegiatan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid- 19 dengan memberi kemudahan perizinan bagi UMKM, pemberian bantuan modal penunjang produksi secara selektif serta mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi UMKM.
- Berpegang teguh pada komitmen yang telah disepakati sehingga hasil dan daya guna yang dicapai nanti, dapat mendukung pencapaian target dari kinerja yang telah dirancang bersama antara eksekutif dan legislatif.
- Fraksi Partai NasDem, berharap agar Pemerintah dapat melakukan terobosan- terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melakukan sinergisitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pengembangan potensi daerah .
- Program-program yang telah disetujui bersama dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan jika terdapat kendala yang mengharuskan terjadinya perubahan agar dapat dimusyawarahkan kembali.
- Memperhatikan bidang pertanian dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan lebih meningkatan budidaya holtikultura dengan mengadakan kegiatan yang sifatnya membudidayakan pootensi buah lokal seperti durian dengan melaksanakan kegiatan “Festival Kampung Durian” dan lain sebagainya.
- Optimalisasi potensi perikanan dan kelautan serta lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan.
Fraksi PAN
Fraksi PAN melalui juru bicara Darwiadi menyampaikan beberapa catatan untuk kesempurnaan APBD , sebagai berikut:
- Mengoptimalkan sumber- sumber seperti bidang perikanan dan kelautan, pertanian dan pangan, kesehatan, Perhubungan, dan perangkat daerah lainnya, agar PAD Kabupaten Pesisir Selatan bisa bertambah dengan menggali potensi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Fokus layanan pendidikan untuk melihat kondisi pendidikan bagi anak- anak agar tidak hanya melihat pembangunan infrastruktur sekolah yang megah dengan fasilitas yang cukup tetapi tidak mampu memiliki dayang saing dan berkompetisi di bidang pendidikan.
- Pemerintah Daerah harus memastikan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan tepat waktu, serta meningkatkan pengawasan, supaya volume dan mutu pekerjaan sesuai dengan yang diamanatkan kontrak kerja antara OPD terkait dengan rekanan-rekanan pelaksana kegiatan.
Fraksi PPHRI
Armadi, SE selaku juru bicara Fraksi PPHRI menyampaikan Catatan penting pada pendapat akhir fraksi sebagai berikut:
- Fraksi PPHRI meminta Pemerintah Daerah bekerja secara kreatif dan maksimal untuk memenuhi target penerimaan daerah dan pos Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan targetnya dalam APBD 2022.
- Pengelola anggaran tetap mengacu kepada prinsip efisiensi, efektifitas, dan disiplin anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati.
- Pemerintah Daerah mesti berupaya memaksimalkan penyerapan anggaran yang telah kita sepakati dan kami tidak menginginkan terjadinya pembengkakan SILPA akibat kinerja Pemerintah Daerah yang tidak optimal.
Fraksi Demokrat
Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya menyetujui APBD, Pada penyampaian Pendapat akhir fraksi Demokrat menyampaikan saran sebagai berikut:
- Menyarankan agar pemerintah daerah fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menyarankan kepada pemerintah daerah agar menggunakan anggaran sesuai manfaat serta kebutuhan daerah untuk kemajuan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.
- Berharap semua kritikan dan saran dari masing-masing DPRD diharapkan menjadi sebuah dukungan referensi pemerintahan daerah dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran.
- Menyarankan kepada pemerintah daerah agar memberikan teguran keras UPTD-UPTD dan pelaku ekonomi lainnya yang tidak bekerja dengan maksimal untuk kemajuan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Fraksi PDI Perjuangan
Ronaldi A.Md juru bicara Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:
- Anggaran Pembelanjaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, termasuk meningkatkan produktifitas dan daya saing Daerah.
- Mengubah gaya budaya kerja dan fokus pada budaya kerja baru diantaranya menggunakan tekhnologi digital di segala aspek terutama yang menyangkut tentang Pendapatan Daerah.
- Penyusunan program kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam APBD tahun 2022 hendaknya di lakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas atau monoton namun tetap antisipatif, responsif serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pendemi dan pertanian.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan penguatan infrastruktur dasar dan infrastruktur klaster pengembangan ekonomi lokal untuk untuk mengurangi ketimpangan di masing-masing wilayah.
- Melakukan pengembangan sentra-sentra komoditi lokal melalui pengelolaan di sektor pertanian, UMKM yang berkelanjutan serta optimalisasi di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- Mengembangkan destinasi wisata Sejarah di Kabupaten Pesisir Selatan dengan memugar kembali situs cagar budaya Indrapura ( pemugaran istana, makam raja/gobah, pelabuhan Bandar indrapura, benda-benda sejarah, naskah/ranji dan kuliner warisan kesultanan indrapura) supaya kearifan lokal serta menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara datang ke Kabupaten Pesisir Selatan.
- Segera membuka kantor perwakilan di Tapan supaya pelayanan publik terakomodir secara merata sehingga seluruh pengaduan masyarakat dapat di tanggapi secepat mungkin.
- Mencari inovasi dan terobosan untuk bisa memberikan pelayanan rujukan pasien bermasalah yang di tanggung oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan ini bisa berlaku di rumah sakit umum dalam wilayah Negara Indonesia dan menambah empat (4) Dokter Spesialis di RSUD Pratama Tapan, Pengadaan Ambulance dan ruang rawat inap di Puskesmas Air Pura dan pengadaan ambulance untuk Pokesri-Poskesri yang jauh dari Puskesmas dalam wilayah Kabupaten pesisir selatan.
- Memberikan perhatian khusus tentang tanggap darurat bencana yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengalokasikan dana untuk pengadaan alat-alat tanggap bencana seperti pengadaan Damkar, mobil rescue, perahu karet, mesin, radio, pelampung, pemeliharaan shelter (gedung evakuasi tsunami), perbaikan jalan evakuasi tsunami, pemeliharaan/pengadaan alat pendeteksi tsunami dan menggalakan penanaman seribu pohon yang bermanfaat di daerah aliran sungai dan bibir pantai.
Fraksi Gerindra
Aprinal Tanjung, S.H, DT. Rajo Moleh juru bicara Fraksi gerindra menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:
- Menggunakan APBD sesuai manfaat serta kebutuhan daerah yang tepat guna dan berdaya guna untuk kemajuan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.
- Semua kritikan dan saran dari masing-masing fraksi diharapkan menjadi sebuah dukungan dan referensi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran Kabupaten Pesisir Selatan Kedepannya.
- Mengawasi dan memberikan teguran keras pada OPD - OPD yang baru dan pelaku ekonomi lainnya yang tidak bekerja dengan maksimal, agar APBD ini dapat menjawab Kebutuhan Masyarakat.
- Merealisasikan janji-janji saat kampanye dan segera laksanakan supaya keyakinan masyarakat kepada pemerintahan daerah yang sekarang semakin meningkat.
- Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar pemerintah daerah Focus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Pasca Covid-19, agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan juga dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PKS
Fraksi PKS pada pendapat akhir memberikan beberapa catatan penting kepada Pemerintah Daerah, yang disampaikan oleh Irjal, SE , sebagai berikut:
- Fraksi PKS meminta agar pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalankan Kesepakatan antara Banggar DPRD dan TAPD untuk mengakomodir permintaan yang disampaikan oleh Banggar DPRD
- Melakukan Rasionalisasi terhadap anggaran Perangkat Daerah yang tidak penting dan bagian dari pemborosan, untuk dialihkan ke program dan kegiatan lain, yang menjadi kebutuhan dan skala prioritas Perangkat daerah.
- Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Daerah menyiapkan dana yang diperlukan salah satunya bisa bersumber dari pemanfaatan dana SILPA yang ada.
Fraksi Bintang Karya Bangsa
Fraksi Bintang Karya bangsa dengan juru bicara Aprilan, SH menyampaikan beberapa saran dalam pendapat akhri sebagai berikut:
- Upaya dalam mengatasi berbagai persoalan dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan fokus pada layanan kesehatan, layanan pendidikan dan daya saing generasi muda.
- Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan.
- Peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19. Penanganan tersebut diantaranya dukungan program pemulihan ekonomi daerah dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik.
- Pemerintah Kabupaten diharapkan bisa meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah, guna untuk peningkatan PAD.
- Mendukung pencapaian target tersebut dengan melakukan langkah strategi pencapaian target PAD dimasa pandemi dan layanan jemput bola untuk seluruh objek pajak dan restribusi.
- Mewujudkan komitmen terhadap usulan-usulan pembangunan yang telah didapatkan langsung dari aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti.