Ini Jawaban Pemda atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota rancangan APBD Perubahan TA 2021 #2
Rabu, 22 Sep 2021, 15:14:40 WIB - 83 | Fitri Handayani
Wakil Bupati Pesisir Selatan, Apt. Rudi Hariansyah,S.Si menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota rancangan APBD Perubahan Tahun 2021 pada Rabu (15/9).
JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN YANG DISAMPAIKAN OLEH FETMADARNI S.Ap
- Sehubungan dengan saran terkait penyediaan anggaran cadangan untuk warga miskin yang belum memiliki kartu Indonesia sehat (KIS) dan BPJS, atau telah memiliki kartu namun bermasalah/diblokir, hal ini telah diwujudkan dalam bentuk penyediaan anggaran untuk program kesehatan gratis.
- Mengenai saran agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menekan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan-perusahaan swasta yang ada untuk ikut serta dan berkontribusi membantu masyarakat dan tenaga kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sesuai dengan kapasitas keuangan masing-masing perusahaan, sudah ada yang telah berkontribusi ke daerah dalam rangka penanganan Covid-19, seperti dengan menyumbangkan APD dan Masker.
JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) YANG DISAMPAIKAN OLEH ERMIWATI, SE
- Terhadap saran agar Pemerintah Daerah dapat memberikan Jaminan Kesehatan Daerah diluar klasifikasi PBI JKN/KIS berdasarkan indikator-indikator yang terukur, pemerintah daerah sudah membentuk program Jamkesda, dan kedepannya akan dilanjutkan dalam bentuk program pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat.
- Berkenaan dengan usulan melakukan kajian dan analisis tentang seberapa besar Kemampuan Daerah untuk dapat membiayai Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, saat ini belum dapat dilakukan karena keterbatasan ketersediaan anggaran, namun dilaksanakan dalam mekanisme yang lebih sesuai, yaitu program pelayanan kesehatan gratis.
- Terhadap saran tentang perlunya aktualisasi Program Guru Penggerak dan Program Merdeka Belajar, pemerintah mendukung penuh karena program ini akan menghantarkan peserta didik, mapan dari sisi teknologi dan juga akan dapat menyiapkan mereka jadi SDM yang tangguh, cerdas dan berakhlak.
- Terkait pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah daerah telah menyusun RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) sebagai kebijakan daerah dalam pengembangan pariwisata dan diharapkan dapat diwujudkan dalam beberapa tahun kedepan.
JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM YANG DISAMPAIKAN OLEH Sdr. AL ERMON, S.H
- Terhadap saran terkait optimalisasi penggunaan anggaran dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pemulihan ekonomi, Pemerintah daerah menjelaskan bahwa kebijakan alokasi anggaran perubahan diprioritaskan pada pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya dibidang pertanian dan perikanan.
8. JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DISAMPAIKAN OLEH Sdr. HANAFI HERMAN S.Pt
- Terkait komitmen Pemerintah Daerah atas pembahasan KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2021 dan penambahan pendapatan yang sah sebesar 10 milyar lebih, Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa penyusunan ranperda ini dilakukan sesuai dengan Pedoman Umum Anggaran dan SK alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Sedangkan untuk penempatan rekening setiap kegiatan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI BINTANG KARYA BANGSA YANG DISAMPAIKAN OLEH Sdr. ALKISMAN, S.IP
- Sehubungan dengan saran terkait penggunaan alokasi APBD, peningkatan pendapatan, dan optimalisasi potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta penguatan industri kecil dan menengah/UMKM, Pemerintah Daerah sependapat dan hal ini sudah sejalan dengan visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026.
- Berkenaan dengan pernyataan tentang ketersediaan data potensi peluang investasi, dan perbaikan berkelanjutan kualitas pelayanan perizinan dalam rangka mendorong perkembagan ekonomi kreatif dan peningkatan iklim investasi yang kondusif, dapat pemerintah daerah akan mempublikasikan melalui website Pemerintah Daerah dan aplikasi SICANTIK.
- Kemudian terkait upaya peningkatan infrastruktur yang mendukung perekonomian, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah pertanian, serta peningkatan sarana prasarana permukiman perdesaan guna pemulihan dampak pandemi Covid-19, hal ini telah menjadi perhatian dan prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.